Open Access
| Issue |
SHS Web Conf.
Volume 54, 2018
The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)
|
|
|---|---|---|
| Article Number | 03005 | |
| Number of page(s) | 6 | |
| Section | Administrative Law | |
| DOI | https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403005 | |
| Published online | 14 November 2018 | |
- I. Prayogo, “Penyelesaian Sengketa Wakaf.” [Online]. Available: //jelita249.blogspot.co.id/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html,. [Google Scholar]
- A. G. Anshori, Hukum dan Praktif Perwakafan di Indonesia. (Pilar Media, Yogyakarta, 2005) [Google Scholar]
- M. Amanda, “Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional menurut PP No.13 tahun 2010,” 2008. . [Google Scholar]
- D. Prasetya, Efektivitas Pelayanan Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. [Google Scholar]
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan TAnah Milik. . [Google Scholar]
- Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Spatial Planning/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Spatial Planning/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 2. 2017. [Google Scholar]
- T. Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional. (Tatanusa, Jakarta, 2003) [Google Scholar]
- M. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantsipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus,” J. ZISWAF, 3, 123, (2016) [Google Scholar]
- L. Prasetyo, Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf yang Batal Demi Hukum untuk Dibagikan sebagai Harta Warisan dalam Kajian Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. [Google Scholar]
- M. M. MD, Politik Hukum di Indonesia. (LP2ES , Jakarta, 1998) [Google Scholar]
- A. A. Budiman, “Peran KUA dalam Pemberdayaan Perwakafan (Studi Kasus di Kota Semarang), Research report,” 2005. [Google Scholar]
- A. S. Abbas, Sejarah Qawa’id Fiqhiyyah. (Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004) [Google Scholar]
- S. Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak, Administrasi Negara. ( Alumni, Bandung, 1992) [Google Scholar]
- A. F. Mukhlisi, “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi Negara,” J. Rechtsvinding, 1, 1, 2012. [Google Scholar]
- A. A. Wakhid, Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia, 2, 6–8 (2017) [Google Scholar]
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.